FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERATURAN PERATURAN DESA DI KAMPUNG KOCUAS UTARA KECAMATAN AIFAT KAB. MAYBRAT

Abstrak

Badan permusyawaratan desa, selanjutnya disingkat BPD bukanlah lembaga baru. Dalam 15 tahun terakhir sejak era reformasi digulirkan tugas, fungsi dan kedudukan BPD terus berubah-ubah. Perubahan tersebut tak terlepas dari perubahan regulasi yang mengatur urusan desa. Istilah BPD diperkenalkan oleh undang-undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sebagai lembaga legislatif desa. Peran BPD sebagai lembaga legislatif yang kuat ditingkat desa selanjutnya ditekan dan dilunakan oleh undang-undang tahun 2004 tentang pemerintah daerah. BPD bergeser dari pemerintahan desa. Sebagai unsur pemerintah desa, BPD berwenang dan ikut mengatur dan mengurus desa. Dalam undang-undang ini lembaga musyawarah desa (LMD) diganti menjadi badan perwakilan desa pengaturan tetang BPD ini ada dalam pasal 104 dan 105. Yang berbunyi “Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa”. Dari pasal tersebut terlihat bahwasanya BPD memiliki empat fungsi yaitu pertama mengayomi adat istiadat, kedua membuat peraturan desa, ketiga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, keempat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa akan tetapi dalam prakteknya fungsi ini belum berjalan semuanya.