PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DAN SIMPANANNYA MENURUT KAJIAN UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Abstrak

Perlindungan terhadap nasabah dewasa ini, seakan kembali menjadi marak seiring dengan berbagai kasus yang menimpa nasabah perbankan di tanah air. Sejumlah kasus yang ditemukan ini semakin menumpuk, baik yang berasal dari pengaduan nasabah maupun hasil temuan audit yang dilakukan terhadap pelaku pasar. Hasil penelitian ini menemukan bahwa nasabah sebagai pengguna jasa Bank seringkali merasa dirugikan dengan penggunaan produk yang diberikan oleh perbankan dan bahkan kehilangan kepercayaan kepada Bank, sehingga masyarakat terkadang tidak bersedia menempatkan dananya ataupun mengambil kredit/pinjaman di bank, sedangkan dalam menjalankan kegiatan usahanya Bank sangat membutuhkan nasabah untuk menempatkan dananya di Bank baik dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito yang kemudian akan disalurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah yang membutuhkan. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum yang diberikan pihak bank kepada nasabah karena pada dasarnya undang-undang inilah yang melindungi konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Sesuai undang-undang perlindungan konsumen maka bank selaku pelaku usaha berkewajiban melayani nasabah secara benar dan jujur serta memberikan informasi yang benar,jelas, jujur dan transpran mengenai produk dan jasa yang diberikan. Pertanggungjawaban bank apabila nasabah mengalami kerugian adalah dengan menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah, untuk menghindari berlarut-larutnya masalah yang terjadi. Pengaduan nasabah dilakukan dengan standar waktu yang ditentukan dan berlaku secara umum. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah, Simpanan, Perbankan